0

Rancangan Program Penyusunan Tahun 2021

0

Rancangan diluar Program Tahun 2021

0

Rancangan Tahun 2021 Selesai

0

Rancangan Tahun 2021 Tersisa

Daftar Rancangan Peraturan Menter Hukum dan HAM
NoNama Rancangan Peraturan MenteriTahunPemrakarsa
1Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan2018Ditjen PP
2Daftar Badan Hukum Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan2018AHU
3Pengesahan Koperasi2018AHU
4Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata2018AHU
5Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris2018AHU
6Biaya Jasa Hukum Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah2018AHU
7Perlakuan Khusus bagi Tahanan & Napi Lanjut Usia2018Ditjen PAS
8Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LP dan Rutan2018Ditjen PAS
9Pedoman Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan2018Ditjen PAS
10Pengharmonisasian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan2018Ditjen PP
11Pengharmonisasian Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan2018Ditjen PP
12Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia2018Setjen
13Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM2018Setjen
14Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM2018Setjen
15Manajemen Keamanan Jaringan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia2018Setjen
16Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM2018Setjen
17Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi2018Setjen
18Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan2018Setjen
19Capaian Target Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia2018Setjen
20Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Keprotokolan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia2018Setjen