Diluar Program Penyusunan

Daftar Rancangan diluar Program Penyusunan
NoJudul Rancangan PeraturanPemrakarsa
1.....Ditjen PP
2Pedoman Revitalisasi Sistem PemasyarakatanDitjen PAS
3Capaian Target Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSetjen
4Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta PeninggalanSetjen
5Organisasi dan Tata Kerja Kantor ImigrasiSetjen
6Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAMSetjen
7Manajemen Keamanan Jaringan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSetjen
8Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAMSetjen
9Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAMSetjen
10Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undanganDitjen PP
11Pengharmonisasian Peraturan Menteri dan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian oleh Perancang Peraturan Perundang-undanganDitjen PP
12Pengharmonisasian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undanganDitjen PP
13Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada LP dan RutanDitjen PAS
14Perlakuan Khusus bagi Tahanan & Napi Lanjut UsiaDitjen PAS
15Biaya Jasa Hukum Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan MenengahAHU
16Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan NotarisAHU
17Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan PerdataAHU
18Pengesahan KoperasiAHU
19Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta PeninggalanAHU
20Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Izin Tinggal TerbatasDitjen Imigrasi
21Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja AsingDitjen Imigrasi
22Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.25 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amarika terhadap Layanan KeimigrasianDitjen Imigrasi
23Pelaksanaan Paten oleh Pemegang PatenDitjen KI
24Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen KolektifDitjen KI
25Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing KemasyarakatanDitjen PAS
26Perubahan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat ImigrasiBPSDM
27Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing KemasyarakatanDitjen PAS
28Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing KemasyarakatanDitjen PAS
29Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan HAMSetjen
30Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Bantuan Hukum.BPHN
31Standar Kompetensi Penyuluh HukumBPHN
32Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh hukumBPHN
33Pembinaan ParalegalBPHN
34Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSetjen
35Perubahan atas Permenkumham Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Setjen
36Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu PemasyarakatanSetjen
37Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA)Setjen
38Permenkumham Nomor 17 Tahun 2015 tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)Setjen
39Standar Indikator Kinerja Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAMSetjen
40Standar Kompetensi Teknis Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAMSetjen
41Instrumen Uji Kompetensi Teknis Penyuluh HukumSetjen
42Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAMSetjen
43Pelayanan Kekayaan Intelektual Secara ElektronikDitjen KI
44Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;Setjen
45Pencabutan Permenkumham Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Pemeliharaan Rumah Negara, Kendaraan Operasional, dan Peralatan Kantor Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;Setjen
46Grand Design Teknologi Informasi Di Lingkungan KemenkumhamSetjen
47Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan.Ditjen PP
48Perubahan atas Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Proses Pengharmonisasian, Pembuatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undanganDitjen PP
49Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta PenyampaianAHU
50Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.AHU
51Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.AHU
52Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji,Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal, Pejabat PenyidikAHU
53Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.AHU
54Tata Cara Pengambilan Sidik JariAHU
55Pengelolaan Lapas IndustriDitjen PAS