Program Penyusunan

Daftar Rancangan Program Penyusunan
NoJudul Rancangan PeraturanPemrakarsaketerangan
201Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Ditjen PPPermenkumham No 2 Th 2019 BN No 127
202Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah Ditjen PPPermenkumham No 4 Th 2019 BN No 196
203Tata Cara Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen PPIP Diajukan tgl 25 Juli 2019 Nodis Nomor: SEK.OT.02.02-337
204Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Beneficial Ownership) AHUPermenkumham No 15 Th 2019 BN No 710
205Tata Cara Permohonan Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan HAM AHU
206Tata Cara Permohonan Salinan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Perkumpulan AHUPermenkumham No 11 Th 2019 BN No 661
207Pengesahan Koperasi AHUPermenkumham No 14 Th 2019 BN No 715
208Tata Cara Menyampaikan Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik AHU
209Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh secara elektronik AHU
210Perubahan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengesahan, Perubahan, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan AHUPermenkumham No 13 Th 2019 BN No 709
211Pengawasan dan penjatuhan Sanksi Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dari Korporasi (Beneficial Ownership) AHUPERMENKUMHAM 21 TAHUN 2019, BN No
212Tata Cara penyampaian laporan keuangan Perseroan Terbatas AHU
213Akses Data Informasi AHU
214Perubahan Atas PERMENKUMHAM 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan AHUPermenkumham No 10 Th 2019 BN No 660
215Tata Cara Pengajuan Hak Akses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Selain Notaris AHU
216Tata Cara Permohonan Data Fidusia AHU
217Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris AHU
218Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Pemohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik AHU
219Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan AHU
220Blokir Akun Notaris AHULuncuran Progsun tahun 2018