Program Penyusunan

Daftar Rancangan Program Penyusunan
NoJudul Rancangan PeraturanPemrakarsaketerangan
121Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Ditjen Imigrasi
122Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus Ditjen Imigrasi
123Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian Ditjen Imigrasi
124Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Ditjen Imigrasi
125Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Analis Keimigrasian Ditjen Imigrasi
126Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pemeriksa KeimigrasianDitjen Imigrasi
127Indikasi Geografis dan Indikasi AsalDitjen KI
128Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif pada Pelayanan Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah di Dalam Negeri Ditjen KI
129Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh HukumBPHN
130Tata Cara Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Hukum BPHN
131Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum BPHN
132Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undanganBPHN
133Perubahan Atas Peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi HukumBPHN
134Pelatihan Teknis Keimigrasian BPSDM
135Pelatihan Teknis PemasyarakatanBPSDM
136Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM)Ditjen HAM
137NamaSetjen
138NamaSetjen
139Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAMSetjen
140Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setjen